Jakarta -Bidik Nusantara News Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) mendapat pujian dan dukungan. Salah satunya datang dari Partai UKM Indonesia melalui Ketua Umum Syafrudin Budiman SIP yang dianggap sikap tegas melawan korupsi yang lahir dari oligarki politik.
"Partai UKM Indonesia mendukung pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri bahwa PT harus 0 persen, agar tidak melahirkan mahar politik yang menjadi pemicu korupsi. Demokrasi liberal yang bersifat oligarki politik akan melahirkan banyak koruptor daripada pejuang dan pegabdi bangsa," kata Syafrudin Budiman SIP kepada media, Jumat (17/12/2021) di Jakarta.
Kata Mantan Aktivis 98 asal Kota Surabaya ini sikap Firli Bahuri kita dukung 100 persen. Sebab, benar apa kata Ketua KPK ini, seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20%, bukan 15%. Tapi 0% dan 0 rupiah, hal itu kalau kita ingin mengentaskan korupsi.
"Saya ikut bangga pernah mendukung terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dan mendukung Revisi UU KPK pada 2019 lalu. Beliau sosok yang serius memberantas korupsi secara sistematis dari akar masalah sistem kenegaraan. Kalau sistem politik rusak, maka akan melahirkan banyak koruptor," puji Syafrudin Budiman.
Menurutnya, Partai UKM Indonesia juga mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu). Dimana tentang ambang batas atau Presidential Threshold (PT) calon presiden dan wakil presiden di 2024. Dimana Presiden Jokowi bisa merubah ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Kami Partai UKM Indonesia dari awal mendukung PT 0 persen. Presiden Jokowi kami minta mengeluarkan Perppu agar PT menjadi 0 persen," desak Eksponen AMM ini.
Selanjutnya, ia berharap DPR RI diharapkan bisa disetujui adanya Perppu dan apabila menolak, masyarakat sipil bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting Perppu dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi agar semakin baik dan banyak figur yang bisa maju dan mencalonkan diri.
"Dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden dinilai adalah hegemoni politik yang mempersempit kualitas demokrasi. Presidential Threshold (PT) juga merupakan politik oligarki kekuasaan yang cenderung korup, sebagai mana disampaikan Firli Bahuri Ketua KPK RI beberapa lalu.
”PT 20 persen yang sudah ada, akan melahirkan politik dagang sapi atau bargaining position politics, yang akhirnya melanggengkan korupsi dan kesewenang-wenangan. Buktinya walaupun presiden-nya bagus tapi para menteri dan para pimpinan partainya diduga banyak yang busuk dengan menjadi koruptor,” kritiknya.
Kata Syafrudin Budiman, sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PT mengharuskan 20 persen. Kehadiran PT ini juga, jika dirunut tidak ada dalam proses amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga 2002.
”Ambang batas ini terus naik. Pemilu 2004 mensyaratkan perolehan 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah. Kemudian pada Pemilu 2009, syaratnya naik menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah, dan angka tersebut dipakai hingga kini,” tukasnya
Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini, menilai penetapan ambang batas pencalonan presiden adalah upaya pemusatan hegemoni kekuasaan.
“ PT adalah upaya megonsentrasikan kakuasaan pada kelompok dan parpol tertentu. Hal ini sebenarnya bagian dari permainan oligarki yang hegemonik dan absolut,” pungkasnya
Ketua KPK Firli Bahuri Dukung Presidential Threshold 0 Persen
Sebelumnya Firli Bahuri menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden RI. Ia menyampaikan ini saat memberikan materi di acara Silatnas dan Bimtek anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia salah satu partai politik yang digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021).
"Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parliamentary threshold, president threshold. Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20%, bukan 15%. Tapi 0% dan 0 rupiah. Itu pak kalau kita ingin mengentaskan korupsi," kata Firli.
Menurut Firli, dengan PT 0% dan 0 rupiah, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi. Sebab, biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Padahal, di era reformasi yang sudah bertransformasi ini, keterbukaan merupakan ruh daripada demokrasi di Indonesia.
Kata Firli, dengan adanya keterbukaan seharusnya tidak ada lagi celah untuk korupsi ataupun transaksional di ruang gelap yang kelam dan saat malam gelap gulita.
"Maknanya apa? Maknanya kita setelah tertutup seharusnya semuanya transparan, semuanya akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak perlu adanya politik yang mahal, tidak perlu," ujarnya. (red)
Teks Foto: Intelektual Muda Syafrudin Budiman SIP di atas mobil pickup dan berorasi, dalam aksi mendukung revisi UU KPK di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/09/2019) dan (12/09/2019). Foto: istimewa.
Tim BNN / MUSA .766hi
Tidak ada komentar: